Subak Dan Pertanian Organik di Bali

Pulau Bali menjadi Pulau Organik

Manfaatkan Sumber Daya Lokal ----
Galakkan Pertanian Organik

Apa Yang terjadi Tentang Pertanian kita sekarang…?

• Tanah Pertanian semakin rusak, akibat pupuk kimia, coba perhatikan jika Petani mengolah Lahannya, apalagi saat membajak untuk Palawija, gumpalan tanah yang dulunya gembur sekarang berubah menjadi gumpalan-gumpalan tanah liat, disaat musim hujan tanah pertanian akan menjadi tanah liat dan pada saat musim kemarau tanah Pertanian terlihat permukaan tanah-tanah pecah yang menggumpal .
• Penggunaan Pestisida, dengan penyemprotan berdampak langsung terhadap kesehatan, tanpa sadar hasil Pertanian yang kita makan atau konsumsi , tanpa sadar kita sudah menimbun racun zat kimia didalam tubuh kita.
  
• Penghasilan sawah Pertanian semakin menurun, dan penggunaan pupuk menjadi semakin banyak, sehingga mengurangi pendapatan Petani.
• Budaya Petani sekarang kebanyakan sudah juga terpengaruh Budaya Instan, Praktis dan kurang memikirkan dampak Lingkungan yang lebih luas dimasa datang.

Apa yang diuraikan diatas adalah sebagian kecil dari masalah yang kasat mata ada dipelupuk mata kita. Masyarakat kita sudah jauh melenceng dari konsep tri hita karana (THK) yang mengutamakan keseimbangan. Kita hanya mau gampangnya, padahal itu sangat merugikan kita semua.

Disaat Masyarakat Petani yang sudah terjebak dan menjadi Budaya dalam penggunaan Pupuk Kimia, Posisi Pemerintah Daerah Bali dan Pemerintah Kabupaten mestinya ada kesamaan langkah dalam menyusun Program Pertanian Bali akan dibawa kemana …?.

Sejak pemerintah menerapkan program "Go Organik 2010", berbagai kalangan menilai, pemasaran pupuk organik ke depan diperkirakan bakal makin cerah. Peluang pasar yang bagus itu tidak disia-siakan oleh PT Pusri-pabrik pupuk terbesar di Indonesia-untuk menggarapnya di berbagai daerah.

Ada pernyataan Gubernur Bali yang tentunya akan merupakan langkah awal , Pemerintah mengambil Inisiatif mengambil langkah-langkah kebijakan sbb :

Pada 2010, Gubernur Bali menyatakan akan mencabut subsidi pupuk kimia. Tindakan ini dilakukan untuk mewujudkan Bali Organik untuk mencegah makin rusaknya alam Bali. Tiap tahun, Bali kehilangan tanah 5-10 juta meter kubik akibat tergerus air laut. Gubernur Bali bertekad akan mewujudkan Bali Organik tanpa zat kimia. “Pencabutan subsidi pupuk kimia akan mendorong penggunaan pupuk organik,” ungkapnya.

Masukan Yang cukup Baik terlontar dari Pernyataan Ibu Luh Kartini, selaku Pelaku dan Penggiat Pertanian Organik dan selaku Ketua Bali Organik Asosiation ( BOA ) , memberikan pernyataan sebagai berikut:

KESERIUSAN PEMERINTAH PROPINSI BALI UNTUK MELINDUNGI ALAM, KEHIDUPAN KRAMA BALI SERTA MENJADIKAN PULAU BALI MENJADI PULAU ORGANIK, AKAN TERBUKTI APABILA PEMDA MEMASUKKAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ORGANIK DALAM RTRWP YANG SEDANG DIBAHAS DALAM PENYUSUNAN PERDA.

Adat dan budaya Bali pun, menurut Kartini, sangat mendukung pola pertanian organik. Tumpak bubuh dan penjor adalah dua contoh budaya Bali yang mendukung agar manusia tidak merusak alam. “Seluruh bagian penjor itu kan hasil pertanian. Jadi maknanya adalah agar kita menggunakan sumber daya alam yang sudah kita miliki, bukan dengan mengambil dari tempat lain. Apalagi sampai tergantung,” tuturnya.

pertanian organik memang mampu meningkatkan pendapatan petani di Bali. Sebab, dengan bertani organik, petani tidak lagi perlu pupuk kimia dan pestisida. “Petani jadi tidak bergantung pada perusahaan pupuk dan pestisida untuk mengelola pertaniannya,”

Sebagai catatan, dibalik Lontaran gubernur diatas dan pernyataan dari Ibu Luh Kartini sebagai Ketua BOA Bali, kenyataan tahun 2009 ini, Pemprop Bali menggelontor subsidi Rp 4,250 milyar. Subsidi ini ditujukan kepada pupuk jenis NPK dan organik. Dan yang jelas setiap Subsidi yang diberikan kepada Petani khususnya pada Pupuk , hampir sebagian besar dialokasikan memberikan pupuk, yaitu Pupuk Kimia dan sebagian kecil diberikan dalam bentuk Pupuk Organik.

Apakah Petani memang Tidak Mau Berubah Menjadi Petani Organik…?

Apa yang sesungguhnya terjadi ditingkat Petani seperti sekarang ini adalah bentuk dari akumulasi Pembinaan jangka Panjang yang dilakukan oleh Pemerintah. Dulu Petani sudah biasa menggunakan Pupuk Kompos/ pupuk organic yang berasal dari sampah rumah tangga, kotoran sapi atau babi, begitu Pemerintah mengadakan gebrakan di Dunia Pertanian dengan menganjurkan dan hampir rutinitas Petani digelontor oleh Pupuk Kimia, tanpa sadar Petani terjebak didalam kondisi seperti itu , sampah rumah tangga tidak dibuang ke sawah, Pemerintah sudah menyediakan Tong sampah, atau Petani membuang sampah disembarang tempat.

Apa Sih Yang salah “ Kenapa Dunia Pertanian “ dipandang Sebelah mata…?

Coba kalau anda pernah pengalaman menjadi Petani, betapa tanpa sadar kita sudah terbiasa dininabobokkan oleh penggunaan pupuk Kimia, dan persepsi sebagian masyarakat sepertinya Dunia / Profesi di Dunia Pertanian tidak bisa memberikan Peluang Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat . Coba anda bisa berpikir lebih arif apa yang dilakukan oleh Penyuluh-Penyuluh Pertanian / PPL yang konotasi merupakan ujung Tombak Pembinaan terhadap Petani ?. Sesungguhnya Masyarakat kita khususnya di Bali mereka menganut Pola Panutan, dan dalam kondisi seperti ini apa yang dianjurkan Pemimpinnya atau Pemerintah pasti Masyarakat akan mengikuti.

Kenapa terjadi seperti ini ….?

Mari kita lihat secara Fair, bagaimana Petani disarankan menanam padi atau menanam jagung, pasti diikuti oleh penggunaan pupuk dan Pestisida, yang jelas-jelas itu adalah pupuk dan Pestisida Zat Kimia. Dan satu hal lagi Petani hanya didampingi saat berproduksi, dan tidak diperhatikan saat Pasca Panen. Coba sekarang dibayangkan jika Petani disuruh ke Pertanian Organik, lantas kalau hasilnya berlebih kemana mereka harus memasarkan ? Siapa yang mendampingi saat seperti ini? .

SOLUSI :

Dunia Pertanian harus digarap secara Terpadu dan Komprehensip. Pemerintah dan pihak-pihak yang melakukan Pemberdayaan terhadap Petani harus satya wacana, apa yang dikatakan itulah yang akan dilaksanakan, menggarap Petani mestinya dilakukan pendampingan dari Hulu sampai hilir, baik pada saat mengolah tanah, memilih jenis varitas tanaman, penanaman dan pemeliharaan , dan yang tidak kalah pentingnya setelah panen bagaimana dan kemana pemasarannya ?

Pemanfaatan teknologi Informasi Oleh Petani.

Salah satu contoh Petani di Bedugul Bali, Informasi tentang pertanian organik sendiri, menurutnya, diperoleh dari internet. Ketut dan petani lain di Bedugul mendapat bantuan komputer dan internet dari Microsoft, raksasa perusahaan teknologi informasi dunia. Dari internet, Ketut dan teman-temannya mendapat informasi tentang teknologi pertanian organik tersebut. “Kami pikir tidak susah untuk dicoba di tempat kami,” katanya.

Ide dasarnya memang berawal dari tindaklanjut pelatihan produksi padi organik dan sistem penjaminannya (ICS/IGS) di Yogyakarta pada bulan Maret 2007. Dari usulan peserta, menyarankan bahwa apabila ada pelatihan lanjutan maka sebaiknya difokuskan pada pasca panen, procesing, packing dan pemasaran.

Dengan pola tersebut, kata dia, biaya produksi menjadi lebih murah. Mengingat pestisida sangat berbahaya bagi kesehatan tubuh maka sudah saatnya Bali harus mencanangkan pertanian organik yang telah menjadi trend dunia.

Kelompok petani Somya Pertiwi di Wongaya Betan bahkan lebih maju. Mereka membuat pusat pelatihan pertanian organik di tanah seluas sekitar 35 are dengan fasilitas balai pertemuan, kantor, perpustakaan, toko, hingga ruang menginap untuk tamu. Internet pun sudah ada di tempat berjarak sekitar 65 km utara Denpasar ini. Di pusat pelatihan ini pun ada tempat pengolahan padi dan produksi pupuk organik.

Bahan untuk pupuk organik di sini sedikit berbeda dengan petani di Bedugul yang hanya bersumber dari air kencing sapi. Petani di Wongaya Betan mencampur kotoran sapi dengan kotoran ayam dan pupuk kascing melalui teknik fermentasi. “Air kencing sapi hanya dipakai sebagai penambah cairan karena kandungan air di kotoran sapi tergolong kecil,” kata I Nengah Miasa, Ketua Kelompok Somya Pertiwi.

Seiring berjalannya waktu kelompok Somya Pertiwi mampu mengelola sebuah penggilingan padi dengan kapasitas 5 ton/hari, peternakan sapi 100 ekor dan ayam 2000 ekor yang dikelola secara organik pula. Kotoran ternak tersebut mereka olah menjadi pupuk organik dikemas dan dipasarkan dengan merk ”Green Valley”. Dengan pengalaman tersebut, diharapkan peserta pelatihan dapat belajar banyak dengan kelompok tani Somya Pertiwi di Wongaye Betan.

Pemanfaatan Teknologi Tepat guna, salah satu diambil contoh, Tanaman paprika itu ada di lahan beratap dan berdinding plastik seluas 4 are. Ketut menggunakan teknologi irigasi tetes (semi hidroponik). Pupuk organik cair itu dia alirkan melalui pipa kecil yang berlubang di tiap bagian di mana tanaman paprika berada. Pupuk cair itu dan abu sekam terbungkus plastik menjadi media tanam paprika. Ketut tidak perlu tanah untuk menyuburkan tanaman yang terlihat segar-segar tersebut.

Contoh diatas adalah salah satu contoh didalam membina Petani sudah mulai memadukan Pemberdayaan dengan model secar terpadu dan kompreshensif, dan satu hal Teknologi akan memberikan warna terhadap Dunia Pertanian, tidak saja Teknologi Produksi saja melainkan Teknologi Informasi juga akan mengambil Peranan yang sangat penting dimasa yang akan datang. Khususnya dalam hal menginformasikan dan mempromosikan product-product tersebut, sehingga apa yang sudah diprogramkan dari awal / dari hulu, sampai pada solusi dari Pemasaran product tersebut. Dan klo memungkinkan product yang sudah dihasilkan Petani bisa diolah untuk meningkatkan nilai tambah, setelah itu dikemas dan dibantu dipasarkan melalui media Internet.

Dan klo memang semua pihak menyadari, khusus di Bali atau lebih kecil di Karangasem, mestinya sudah antara Pemerintah, Pelaku Pariwisata dan Lembaga Petani duduk bersama , membuat Program kearah Pertanian Organik,mendampingi Petani, dengan begitu semua komponen akan berjalan sebagai mana mestinya, dan tidak ada yang ditinggalkan atau hanya dijadikan obyek penderita semata. Semua kebagian kue, Pariwisata Lestari, Pemerintah sukses memberdayakan petani dan Ujungnya Petani akan meningkat pendapatannya , sehingga kesejahteraan Petani juga menjadi lebih baik

Trimakasih, partisipasi semua pihak sangat diperlukan dalam upaya Pemberdayaan Petani, dan khususnya dalam hal Pemasyarakatan Pertanian Organik , menuju “ Bali Pulau Organik”.

Komang Sugiarta.

Email : prusugi@gmail.com

KARANGASEM – BALI,

MENDAPAT GELONTORAN PROGRAM IT ,

pelaksanaan “E-Local Government di Tingkat Pemerintah Daerah”

DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI RI ( DEPKOINFO) bekerjasama dengan Javan International Cooperation Agency ( JICA) menggarap 4 ( empat ) Kabupaten, di Indonesia, yaitu Karangasem-Bali, Minahasa Selatan, Tanah Datar dan Kota Makasar, dalam pengembangan E-government di Daerah dalam upaya memperkuat dan penguasaan teknologi informasi dan Komunikasi.

Sesungguhnya sudah ada Undang-Undang dan Peraturan yang mendukung pelaksanaan program pengembangan TI, seperti :

1. UU Nomor 14 – 2008 ------- Undang-Undang Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

2. Inpres nomor 3 Tahun 2003 ----- Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E Government.

3. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia;

4. Intruksi Presiden Republik Indonesia No 6 Tahun 2001, 24 April 2001, Tentang Kerangka Kebijakan Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika Di Indonesia.

Kalau kita menyimak dari Undang-Undang , Kepres dan Inpres, jelas amanatnya bagaimana kebijakan yang diwujudkan dengan Program Pengembangan Telematika di Daerah mestinya Pemkab tanggap dan Proaktif mengembangkan Kelembagaan berbasis IT, sehingga akan mempercepat geliat semua sector kehidupan dimasyarakat.

Sesungguhnya Pemerintah Daerah tidak kesulitan mengembangkan Telematika di Daerah, yang mana nantinya bisa dibuat lebih mudah, lebih cepat dan lebih murah. Coba bayangkan kalau TI ( Teknologi Informasi ) dmanfaatkan secara bijak, berapa dana bisa dihemat, bagaimana potensi Daerah bisa diinformasikan dan dipromosikan dan banyak hal lainnya, sehingga layanan Publik menjadi efektif dan efisien. Coba perhatikan sekarang klo masuk ke kantor Dinas atau Instansi, apa yang bisa kita lihat setiap kantor sudah didukung oleh Komputer yang punya spek tinggi dengan modem yang sudah ada didalamnya, begitu juga Laptop dengan spek tinggi, apakah setiap kantor tersebut sudah online dalam mengakses dan mengirim Informasi..?, Klo sekarang belum, apa sih sesungguhnya permasalahannya ... ?

Kenapa sih Pemerintah Kabupaten/ Kota kurang Tanggap dan sigap dalam Pengembangan IT..?

Terus ….Apa sih Kunci Sukses Pelaksanaan Program IT …..?

Sesungguhnya melaksanakan Program IT, sesungguhnya perlu kesadaran dari masing-masing pihak, Informasi apapun yang ditampilkan hendaknya informasi itu Valid dan selalu harus di Update, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang Valid. Bagaimana mungkin setelah menggunakan IT dengan jaringannya ternyata data-data yang tersaji dipertanyakan keakuratannya, jelas hal ini akan terjadi, karena konsep Transparansi.

Kenapa Yang digarap hanya E-GOV….? , hanya Pemerintahnya ….?, Kenapa Tidak Lembaga Kemasyarakatnnya …..??? dari seminar sehari yang dilaksanakan jelas, dari Peserta khususnya dari Lembaga Kemasyarakatan khususnya KIM ( Kelompok Informasi Masyarakat ) dan Sanggar Telematika Banjar E-Banjar , mengusulkan agar Pemerintah, khususnya Program ini mengikut sertakan Lembaga Kemasyarakatan juga digarap dan diberdayakan penguatan SDM dan penguatan Kelembagaannya, sehingga tersambung antara Pemerintah dan juga Masyarakatnya.

Akhirnya Para Panelis/ Narasumber seperti Bapak Hadwi dari Konsultan ELGHD, Bapak Didik dari Telkom dan bapak Susi Hadisusilo, bersepakat, bahwa pentingnya meberdayakan dan menggarap Lembaga Kemasyarakatan , yaitu Lembaga KIM ( Kelompok Informasi Masyarakat ), harapan nantinya Lembaga KIM dikembangkan menjadi Lembaga KIM yang berbasis TI.

Nah disinilah sesungguhnya, Telematika Banjar E-Banjar melalui Bendesa Pekraman atau Tokoh-Tokoh Masyarakatnya Jeli menangkap peluang pemberdayaan masyarakat ditingkat Banjar. Kenapa harus ditingkat Banjar…?, Sesungguhnya diakar rumput seperti di Banjar atau di Dusun atau di Kampunglah, disitulah peran Pengurus Banjar memegang peranan penting dalam pemberdayaan dan mencerdaskan masyarakatnya.

Siapa Pegang Informasi Dan Bisa memanfaatkan Informasi dengan benar , dialah yang akan selalu bisa menyesuaikan diri berenang di Gelombang Perubahan, dia akan selalu bisa berselancar dengan suatu kesadaran ditengah gulungan ombak, tanpa mereka harus tenggelam diarus gelombang tersebut.

Klo anda setuju dengan pandangan diatas, apakah anda selaku Pejabat Di Pemerintahan ..?, Apakah anda selaku Wakil Rakyat..? tentunya hal ini akan menggugah anda untuk bisa membuat Program yang memberikan perhatian dan penajaman pada Teknologi Informasi. Klo Pemerintah bisa menjalankan E-Government secara baik, dan masyarakat bisa memanfaatkan Teknologi yang ada pasti kondisi Masyarakat kita akan cepat berubah, kemiskinan akan berkurang dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat.

Ingat…. Yang Perlu dicermati sekarang bahwa rakyat sekarang berada pada kemiskinan memperoleh dan mengakses Informasi, untuk itu sudah selayaknya Pemerintah Kabupaten khususnya Pemkab. Karangasem dan seluruh komponen masyarakat memanfaatkan momentum program dari Depkoinfo yang didukung oleh JICA ( Japan International Cooperation Agency ).

Salam dari Sanggar Telematika Tegallinggah.

Komang Sugiarta.

Prusugi@balesekaa.com

Catatan Kecil Sanggar Telematika 2.

ASET BANJAR ADAT / DESA ADAT BERUPA SDM ( SUMBER DAYA MANUSIA )

TIDAK TERKELOLA DENGAN BAIK DALAM PARTISIPASI POLITIK.

Calon Pemimpin Jual ''Kemiskinan'' hanya Jelang Pilpres, Pileg atau Pilkada

Rakyat sudah bisa menebak. Apa yang akan ''dijual'' oleh calon pemimpin menjelang Pilpres , pilkada atau pemilu. Pasti mereka mengeksploitasi masyarakat miskin. Berbagai jargon politik pun dikeluarkan. Mulai dari mimpi-mimpi kosong sampai dengan janji akan mengangkat harkat dan martabat rakyat agar hidup sejatera. Tentu, janji-janji itu tinggal janji. Pada waktu pemimpin tersebut berkuasa pun, upaya untuk mengangkat harkat dan martabat rakyat sulit diwujudkan. Bahkan, rakyat miskin terus bertambah. Bagaimana realisasi janji-janji kepala daerah tersebut kepada rakyat miskin?

Terlepas anda berpikir setuju, tidaknya akan Opini diatas, fakta dilapangan sebagian besar terjadi hal seperti diatas, Untuk itu, mari kita berpikir jernih, dan Coba direnungkan,Sayang Aset Banjar sekarang belum terkelola baik adalah asset Sumber Daya Manusia, salah satunya mempunyai Hak Pilih, yang bisa dimanfaatkan sebagai bargaining atau sebagai cikal Bakal melahirkan Pemimpin Lokal Yang merakyat yang didukung dari Bawah.

Jangan hanya biarkan Partai yang berkoalisi, kenapa tidak SDM yang ada di Banjar, atau Desa adatnya melalui Klian masing-masing berkoalisi , memunculkan Pemimpin khususnya Pemimpin Lokal akan dielus-elus yang akan duduk di Lembaga Legislatif atau Executif …. ???

Kenapa Harus Memunculkan Pemimpin Lokal,

baik itu Legislatif maupun Exekutif …?

Kasus yang berulang-ulang terjadi , …..

Coba perhatikan , selama masa Kampanye, entah Pemilihan Presiden, Gubernur, Bupati, Legislatif, topic apa yang mereka bawa saat mesimakrama / kampanye di rapat Kelompok, Sangkepan Banjar atau Sangkepan Dadia, selalu berbicara mengumbar janji , kasi bantuan ini-itu,padahal itu uang Pemerintah yang konotasi sami mawon adalah uang milik rakyat , dan selalu topiknya akan memperjuangkan Wong Cilik dengan pidato berbusa-busa.Dengan dalih Akan memperjuangkan Ekonomi Rakyat….meningkatkan kesejahteraan Rakyat , an fakta lapangan bagaimana masyarakat menjerit menghadapi kesulitan , salah satu contoh dilapangan , kelangkaan pupuk yang berulang terus terjadi , Pengrajin yang menjerit tidak mendapatkan order…, pengangguran dan segudang persoalan lainnya.fakta, setelah mereka duduk apa yang akan terjadi …..???, rakyat menderita, sementara kaum elit asyik memikirkan kepentingannya sendiri. Dan beginilah faktanya , berari ada kemiripan yang sama dengan Opini diatas.

Lantas kita mau Kemana dan Bagaimana…?

Menyiasati kondisi tersebut, bagaimana Solusinya …?

Hal tersebut diatas bisa dijawab dengan Koalisi ditingkat Masyarakat Banjar dan Desa Adat untuk Berkoliasi memunculkan Pemimpin Lokal Yang Merakyat, yang didukung oleh Warga setempat . Apakah itu memungkinkan …. ??? Hal ini sangat mungkin, disinilah harus dimulai dari Pemahaman dan kebersaaan Tujuan khususnya Elite Banjar/ Desa , dan disinilah Peran Klian selaku Ujung Tombak dalam menjalankan strategi Koalisi ditingkat Banjar atau antar Banjar dan bagaimana nantinya Sharing dan strategi untuk mewujudkannya ???

Bagaimana Kalau ada Calon Yang lebih dari Satu di suatu Banjar atau Desa Adat ..?

Terkadang ada calon dari Parpol atau calon Independen,

Untuk menyiasati hal ini, disinilah perlu obyektifitas dan kesadaran bersama, khususnya diantara Calon , dsinilah artinya perlu diadakan penyampaian Visi, Misi dan dilakukan Pit and Proper kepada Calon oleh Masyarakat dalam istilah Partai, diadakan Konvensi, dilanjutkan dengan Pemilihan penentuan Calon, siapa yang akan diusung oleh Banjar atau Desanya ?

Apa Untungnya memunculkan Pemimpin Lokal ?

Hal ini untuk menjawab, sesungguhnya Masyarakat hanya dijadikan Obyek disaat diperlukan, tetapi setelah duduk terpilih lupa akan konstituen yang telah ,mendukungnya, apalagi mereka sudah mengeluarkan duit kaget istilah kerennya “ Serangan Fajar “.

Hal ini akan menjawab seandainya Calon Lokal sudah duduk menjadi Wakil Masyarakat, jelas pasti akan memperhatikan Aspirasi Masyarakat setempat untuk bisa diusulkan dan diperjuangkan, Dan tentunya banjar Pendukung ada sharing rutin dengan Calon yang telah tepilih, dalam bentuk sharing Gaji berapa persen , hitung-hitung ketimbang seperti sekarang Calon mengeluarkan duit diawal, belum tentu juga mereka terpilih.

Yang tidak kalah pentingnya, Pemimpin yang lahir dari bawah, pasti akan punya komitment, punya moral untuk memperjuangkan masyarakatnya, klo tidak masyarakat pasti akan memberikan mosi tidak percaya.

Klo ini terjadi akan menghilangkan penilaian bahwa orang Bali, seperti kata Gede Prama, Generasi SMS ( Susah melihat saudara/ Kerabat Susah dan Susah melihat Saudara/ Kerabat Senang ) dan orang Bali klo ngajak Sauara atau Nyama, waduh prekengan yen ngajak Orang lain sangat Toleran.

Apakah anda ada setuju atau tidak silahkan memerikan komentar atau masukan?

Jadi inilah salah satu jawaban Aset Sumber daya Manusia ditingkat banjar atau Desa adat dimanfaatkan …? Jangan Masyarakat hanya jadi komoditas Politik tanpa kita ikut berselancar diarea tersebut.

Jangan takut dan jangan terpengaruh, pasti orang-orang yang berkepentingan, dan tidak bisa memanfaatkan situasi ini akan berkomentar,

Jangan masyarakat dipolitisasi,

Masyarakat Banjar atau Desa Adat tidak etis berpolitik Praktis,

Jangan mengkotak-kotakkan atau membenturkan Masyarakat.

Semua itu adalah komentar yang menginginkan Status Quo, dengan dalih diatas, kita /masyarakat dikondisikan tetap bodoh, ataupun akhirnya masa bodoh terhadap Politik dan sangat rentan dipermainankan oleh Money Politik ditingkat bawah.

Astungkara, ini adalah catatan kecil , pemikiran teman-teman Sanggar Telematika Tegallinggah, mudah-mudahan bisa diberikan komentar ataupun masukan. Suksme.

Kontributor :

Komang Sugiarta.

www.balesekaa.com

email:prusugi@balesekaa.com.